...The Alam Sumatera Bulletin...

AKTUAL

Memperkuat Keterlibatan Masyarakat Sipil ASEAN Dalam Isu Kehutanan Sosial dan Perubahan Iklim


Alam Sumatera edisi Agustus 2012

(catatan perjalanan dan pembelajaran pada konferensi ASFN ke 3) PERTEMUAN CSO SEBAGAI PERSIAPAN MENGIKUTI KONFERENSI ASFN

Alam Sumatera Bulletin
Konferensi ASEAN Forestry Network (ASFN) di Siem Reap - Kamboja pada 10-15 Juni 2012 merupakan konferensi ketiga. ASFN merupakan sebuah organisasi ASEAN yang berdiri pada 2005, yang bertujuan untuk mempromosikan kebijakan dan praktik kehutanan sosial serta berkontribusi pada tujuan keamanan pangan melalui pemanfaatan yang berkelanjutan, efisien, dan efektif dari penggunaan sumber daya tanah, hutan, air, dan air, dengan meminimalis risiko dan dampak dari perubahan iklim. Tahun ini tema yang diangkat yaitu �Strengthening ASEAN Civil Society Engagement on Social Forestry and Climate Change (membangun peranan dan keterlibatan multi stakeholder terutama masyarakat sipil dalam kehutanan sosial dan perubahan iklim).

Konferensi yang dihelat setiap dua tahun ini, diikuti multi stakeholder dari Negara � Negara ASEAN terdiri dari pemerintah, NGO dan masyarakat yang hidup berdampingan langsung dengan kawasan hutan. Melalui konferensi ASFN diharapkan akan memberi ruang untuk berbagai pihak untuk dapat terlibat dalam mempengaruhi perspektif pemerintah Negara � Negara ASEAN terutama dalam hal kebijakan
perhutanan sosial dan perubahan iklim. Para penekun dan penggiat lingkungan sipil, CSO (civil society organization) juga ambil bagian dalam event ini.

masyarakat adat dan komunitas, akademisi dan pemerintah lokal melakukan pertemuan bersama. Pertemuan ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun dan menghimpun masukan yang akan disampaikan pada konferensi ASFN. Memberikan masukan dalam mekanisme membangun keterlibatan
dan membangun kolaborasi multi pihak. Pertemuan CSO ini menjadi penting, mengingat kondisi masyarakat di sekitar kawasan hutan yang kehilangan sumber dayanya. Pola pemanfaatan sumberdaya alam, sebagian besar telah menyebabkan masyarakat justru kehilangan akses terhadap sumber daya hutannya yang diikuti kehilangan sumber ekonomi. Padahal bagi masyarakat adat dan komunitas,
hutan memiliki multi fungsi, bukan saja soal pemenuhan ekonomi tetapi juga memiliki aspek religious dan memiliki keterkaitan sosial dengan kehidupan sehari � hari. Hal ini menjadi pertimbangan untuk menyusun proposal membangun keterlibatan CSO dalam ASEAN.

Di Kamboja, meski telah terdapat regulasi tentang kepastian wilayah kelola masyarakat namun faktanya, dalam rencana pembangunan perekonomian pemerintah Kamboja, hanya disediakan sekitar 10.000 ha kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat dalam skema community forestry, sisanya hampir 63% kawasan hutan diperuntukkan bagi pertambangan, pembangunan gedung dan proyek ekonomi lainnya. Di Malaysia terdapat hampir 700 komunitas adat yang tinggal di dalam kawasan hutan, mendapatkan kepastian hukum menjadi persoalan mereka karena untuk mendapatkan izin pengelolaan kawasan mereka harus mengidentifikasi biodiversity spesifik untuk menjadi alasan pentingnya kawasan hutan tidak dialihfungsikan. Di Indonesia berbagai komunitas dan komunitas adat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan melakukan praktek-praktek pengelolaan hutan lestari dengan pengetahuan
local. Ada konsep parak, community forestry, system tagal) yang memiliki andil penting dalam penyelamatan kawasan hutan.

Kondisi di atas, menjadi dasar penyusunan proposal CSO untuk membangun keterlibatan CSO bersama ASEAN dalam pembangunan dan kebijakan perhutanan sosial dan perubahan iklim. Ada empat tema prioritas dalam proposal CSO untuk ASEAN;1. Community economy and livelihood, 2. forest access rights and tenure, 3. safeguards and 4. governance mechanisms. Secara umum, proposal ini mendorong
pengakuan terhadap hak � hak masyarakat adat dengan tersedianya mekanisme pengakuan wilayah kelola masyarakat, menyediakan akses pasar dan mendukung ekonomi berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan memastikan implementasi prinsip � prinsip FPIC. Proposal ini disampaikan pada tanggal 13 Juni 2012 di konferensi ASFN sebagai tawaran CSO untuk ASEAN.

KONFERENSI ASFN DAN KNOWLEDGE FAIR

Konferensi ASFN dan knowledge fair dilaksanakan dalam waktu bersamaan pada tanggal 13 juni 2012. Knowledge fair merupakan pameran memperkenalkan produk � produk hasil hutan bukan kayu (HHBK) hasil produksi masyarakat lokal dan menyebarluaskan informasi praktek � praktek kearifan lokal yang merupakan upaya � upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Event ini diikuti oleh perwakilan
Negara � Negara ASEAN terdiri dari perwakilan dari pemerintah, NGO, masyarakat sipil dan masyarakat adat.

Secara umum konferensi terbagi dalam 3 sesi presentasi: sesi presentasi oleh pemerintah, menjelaskan beberapa bentuk kerjasama pemerintah dengan akademisi dan NGO, pelibatan multi stakeholder dalam proses penyiapan implementasi REDD+ di Sulawesi tengah merupakan program kementrian kehutanan yang didukung oleh UNREDD. Sesi presentasi kedua tentang berbagi pengalaman membangun kesepakatan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan berbasis nilai � nilai lokal, pada sesi ini, Warsi berbagi pengalaman tentang mendorong penguatan masyarakat lewat CBFM berbasis pengetahuan lokal. Warsi juga berbagi pengalaman mendorong skema hutan nagari di Sumatera Barat. (Riche Rahma Dewita)

tanggal:2012-09-01, dilihat: 198x